MODEL JARINGAN KURIKULUM

Tanggal 1 Desember kemarin istri saya dapat undangan dari Dinas, untuk mengikuti kegiatan di SMP 1 Tamiang Layang dari tanggal 2 s/d tanggal 6 Desember 2008. Saya tanya tentang apa, dia tak bisa memberi jawaban. Hanya katanya… katanya mau sosialisasi KTSP (hari gini… masih sosialisasi??). Di Bartim menurut saya memang masih sedikit sekolah yang memiliki/membuat KTSP. Katanya Desember ini memang akan ada kegiatan bimbingan teknis KTSP di Bartim. katanya mau kegiatan berkaitan dengan kurikulum. Tadi baru saja SMS, isinya pembentukan Tim Pengembang Kurikulum. Mungkin MODEL JAKUR dari balitbang PUSKUR ini bermanfaat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah mengamanatkan otonomi daerah dalam berbagai sektor pembangunan termasuk pembangunan pendidikan. Otonomi di sektor pendidikan menuntut kesiapan dari para pengelola dan pelaksana pendidikan di daerah dalam merancang, melaksanakan dan meningkatkan berbagai bidang dan program pendidikan. Salah satu bidang pendidikan yang memegang peranan penting bagi keberhasilan pendidikan adalah pengembangan kurikulum

Selama ini kurikulum disusun secara terpusat dan dilaksanakan seragam di seluruh Indonesia. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 38 ayat 1 dinyatakan bahwa ”Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah”; dinyatakan pada ayat 2 bahwa ”Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah”.

Meskipun jumlah pengelola dan pelaksana pendidikan yang berkualifikasi di atas pendidikan menengah bahkan di atas D2 sudah semakin besar, tetapi peningkatan mutu pendidikan, khususnya mutu hasil belajar siswa, belum memperlihatkan hasil yang berarti. Meskipun para pengelola dan pelaksana pendidikan bukan satu-satunya penentu keberhasilan pendidikan, namun hal itu dapat menjadi petunujuk tentang masih kurangnya kemampuan dan kinerja mereka. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 30 menyatakan, ”dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran” (butir a). Agar mampu melaksanakan pembelajaran yang bermutu, pada butir b dinyatakan, ”guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni”.

Peningkatan dan pengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagai pelaksana pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran mandiri, studi lanjut ataupun pelatihan, dan pemberdayaan dalam tugas (in service training). Berkaitan dengan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dan peningkatan kemampuan guru dalam pengembangan kurikulum, diperlukan adanya wadah bagi peningkatan kemampuan itu, yang secara sistemik diwujudkan dalam bentuk jaringan kurikulum dan secara kelembagaan dalam tim jaringan kurikulum.


A. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetisi Lulusan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi.

B. Tujuan

Model Jaringan Kurikulum dikembangkan dengan tujuan :

1. membangun jaringan kerja sama antara pusat dan daerah, serta antardaerah dalam pengembangan kurikulum; dan.

2. membantu daerah dalam membentuk dan memberdayakan Tim Jaringan Kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Secara khusus Model Jaringan Kurikulum diarahkan agar:

1. terbentuknya tim jaringan kurikulum pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota

2. terbangunnya jaringan kerja sama antara Pusat Kurikulum dan Tim Jaringan Kurikulum Provinsi serta Kabupaten/Kota;

3. terjalinnya kerja sama antar Tim Jaringan Kurikulum Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4. terbangunnya jaringan kerja sama antara Tim Jaringan Kurikulum Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan satuan pendidikan;

5. meningkatnya kemampuan Tim Jaringan Kurikulum Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memberikan pendampingan berkenaan dengan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;

6. meningkatnya kemampuan para pengelola dan pelaksana satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum

D. Ruang lingkup

Ruang lingkup Model Jaringan Kurikulum meliputi:

  1. pertukaran informasi, narasumber, dan program pendampingan antarJaringan Kurikulum;
  2. kerja sama antar Tim Jaringan Kurikulum;
  3. pembentukan dan pemberdayaan Tim Jaringan Kurikulum;
  4. pendampingan pengelola dan pelaksana satuan pendidikan; dan
  5. pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.


II. JARINGAN KURIKULUM

A. Pengertian Jaringan Kurikulum

Jaringan Kurikulum merupakan suatu sistem kerja sama antara pusat dengan daerah, antardaerah, dan antarunsur di daerah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah.

Tim Jaringan Kurikulum merupakan suatu organisasi nonstruktural terdiri atas unsur dinas pendidikan, perguruan tinggi, dan masyarakat yang berfungsi membantu Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan kurikulum.

Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan kemampuan dalam pendampingan pengembangan kurikulum baik yang bersifat eksternal maupun internal.

Pendampingan merupakan suatu proses peningkatan kemampuan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum dengan menekankan potensi dan kekuatan yang ada pada satuan pendidikan.

B. Tujuan Jaringan Kurikulum

Pengembangan jaringan kurikulum diarahkan pada:

1. tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya pengembangan kurikulum secara mandiri dan fungsi pendampingan pada satuan pendidikan;

2. terbentuknya kesamaan persepsi tentang penyusunan, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum oleh pengelola, pengembang dan pelaksana kurikulum;

3. dikuasainya kemampuan pengembangan kurikulum oleh pengelola, pengembang dan pelaksana kurikulum; dan

4. tersusunnya kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah.

C. Kedudukan Jaringan Kurikulum

Jaringan Kurikulum merupakan subsistem dari Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang) Pendidikan khususnya dalam pengembangan kurikulum.

Organisasi Jaringan kurikulum berkedudukan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di tingkat pusat dikordinasikan oleh Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas yang dinamakan Tim Jaringan Kurikulum Pusat. Di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang dinamakan Tim Jaringan Kurikulum Provinsi. Di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dinamakan Tim Jaringan Kurikulum Kabupaten atau Tim Jaringan Kurikulum Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Jaringan Kurikulum Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen), Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas, Departemen Agama, perguruan tinggi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG), Dewan Pendidikan, komite sekolah, organisasi profesi, Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Departemen Agama, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Wilayah Perwakilan Departemen agama, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/ Madrasah (MKKS/M), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

Jaringan Kurikulum Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan Jaringan Kurikulum Pusat, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas, Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Departemen Agama, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Wilayah Perwakilan Departemen agama, perguruan tinggi, Dewan Pendidikan, organisasi profesi, komite sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/ Madrasah (MKKS/M, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Guru (KKG).


Peran dari setiap institusi dalam pelaksanaan jaringan kurikulum adalah sebagai berikut ini.

1. Balitbangda pada tingkat Provinsi dan Bappeda baik pada tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota memfasilitasi kegiatan Jaringan Kurikulum dan memasukkannya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pendidikan di daerah.

2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan sebagai pembina dan pengarah Tim Jaringan Kurikulum, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan Tim Jaringan Kurikulum, memberikan dukungan dana, sarana, dan prasarana untuk kelancaran kegiatan jaringan kurikulum.

3. Kantor Wilayah dan Kantor Perwakilan Departemen Agama memfasilitasi Tim Jaringan Kurikulum dalam tugas pendampingan pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan (madrasah).

4. LPMP dan PPPG berperan sebagai lembaga yang memberikan pendampingan dalam pengembangan kurikulum yang sinergis dengan Tim Jaringan Kurikulum dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan.

5. Perguruan tinggi dan organisasi profesi yang relevan dengan jaringan kurikulum merupakan unsur masyarakat yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk membina Jaringan Kurikulum. Peran unsur masyarakat tersebut sebagai mitra kerja dalam melaksanakan peran dan tugas Jaringan Kurikulum.

6. Dewan Pendidikan menjadi mitra Tim Jaringan Kurikulum dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dewan Pendidikan menampung dan menyampaikan informasi serta aspirasi masyarakat kepada Tim Jaringan Kurikulum berkenaan dengan pengembangan kurikulum.

7. Komite Sekolah merupakan mitra sekolah dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Komite Sekolah dan Tim Jaringan Kurikulum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota bersama-sama mengidentifikasi, mengakomodasi kebutuhan dan keunggulan lokal untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

8. MKKS/M, MGMP, dan KKG adalah mitra Tim Jaringan Kurikulum dalam pengembangan kurikulum.

9. Organisasi profesi adalah mitra Tim Jaringan Kurikulum yang memberikan masukan sesuai dengan profesi dan bidang keilmuannya dalam pengembangan kurikulum.


D. Peran dan Tugas Tim Jaringan kurikulum

1. Peran

Tim Jaringan Kurikulum berperan sebagai pendamping atau fasilitator, mediator, dan inovator.

Sebagai pendamping atau fasilitator, Tim Jaringan Kurikulum berperan memberikan bantuan teknis kepada satuan pendidikan mengenai penyusunan, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan.

Sebagai mediator, Tim Jaringan Kurikulum berperan membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan tentang kurikulum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan.

Sebagai inovator, Tim Jaringan Kurikulum berperan mengembangkan, mengkaji, dan mengembangkan model pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai karakteristik, kebutuhan dan perkembangan daerah/sekolah.

2. Tugas

Tim Jaringan Kurikulum membantu tugas Dinas Pendidikan dalam:

a. memberikan pelatihan pengembangan kurikulum di daerah dan lembaga pendidikan;

b. menyediakan layanan dan konsultasi kurikulum dan pembelajaran bagi pihak yang membutuhkan;

c. Menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum;

d. memberdayakan satuan pendidikan dalam pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum;

e. memberdayakan satuan pendidikan dalam mengembangkan model-model kurikulum dan pembelajaran;

f. memberdayakan satuan pendidikan dalam mengembangkan media dan sumber pembelajaran.

E. Pembentukan Tim Jaringan Kurikulum

1. Kriteria personil

Beberapa kriteria dalam memilih Tim Jaringan Kurikulum adalah sebagai berikut:

a. Dosen

§ Latar belakang pendidikan dan kemampuan profesional yang sesuai

§ Diutamakan berkualifikasi minimal Strata 2

§ Jabatan fungsional minimal Lektor

§ Mendapat rekomendasi dari atasan langsung

§ Memiliki komitmen yang kuat

§ Lulus seleksi

b. Pengawas

§ Memiliki kualifikasi Strata 1

§ Pengalaman sebagai pengawas minimal 3 tahun

§ Mendapat rekomendasi dari atasan langsung

§ Aktif di KKPS

§ Memiliki komitmen yang kuat

§ Lulus seleksi

c. Kepala Sekolah

§ Memiliki kualifikasi minimal Strata 1

§ Pengalaman sebagai Kepala Sekolah minimal 3 tahun

§ Mendapat rekomendasi dari atasan langsung

§ Aktif di MKKS/M, KKKS/M

§ Memiliki komitmen yang kuat

§ Lulus seleksi.

d. Guru

§ Memiliki kualifikasi minimal Strata 1

§ Pengalaman mengajar minimal 8 tahun

§ Diutamakan yang aktif di KKG atau MGMP

§ Mendapat rekomendasi dari atasan langsung

§ Memiliki komitmen yang kuat

§ Lulus seleksi

e. Tenaga kependidikan lainnya

§ Memiliki kualifikasi minimal Strata 1

§ Pengalaman kerja minimal 5 tahun

§ Mendapat rekomendasi dari atasan langsung

§ Memiliki komitmen yang kuat

§ Lulus seleksi

f. Masyarakat (yayasan, dunia usaha dan dunia industri, swasta)

§ Latar belakang pendidikan dan kemampuan profesional yang sesuai

§ Memiliki kualifikasi minimal Strata 1

§ Memiliki komitmen yang kuat

§ Lulus seleksi

2. Mekanisme Pembentukan

a. Pembentukan Jaringan Kurikulum diprakarsai oleh Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota dengan membentuk panitia untuk melakukan sosialisasi, seleksi, dan penetapan anggota.

b. Panitia mengundang anggota yang lulus seleksi untuk membentuk kepengurusan Jaringan Kurikulum.

c. Pengurus mengusulkan struktur dan personalia Jaringan Kurikulum untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota. Hal-hal yang ditetapkan dalam SK tersebut antara lain latar belakang perlunya Jaringan Kurikulum, peran dan tugas, struktur dan personalia organisasi, pendanaan, dan masa kepengurusan Jaringan Kurikulum.

d. Pergantian antar waktu personil Jaringan Kurikulum diseleksi dan diusulkan oleh Ketua Jaringan Kurikulum untuk ditetapkan dalam sebuah SK Kepala Dinas Pendidikan.

3. Kepengurusan

Personalia Jaringan Kurikulum merupakan tenaga profesional di bidang kurikulum dan pembelajaran yang susunan kepengurusannya terdiri atas Pembina, Pengarah, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Dalam pembentukannya, struktur organisasi Jaringan Kurikulum dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah.

Pembina Jaringan Kurikulum terdiri atas Kepala Dinas Pendidikan dan Bappeda. Pengarah berasal dari unsur Kasubdin dan/atau Kasi Kurikulum TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Ketua, sekretaris, bendahara dipilih dari unsur Jaringan Kurikulum.

Kepengurusan Jaringan Kurikulum antara satu daerah dengan daerah lainnya dapat berbeda jumlah personilnya yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah. Namun diharapkan setiap unsur diwakili minimal oleh satu orang. Dalam implementasinya, kepengurusan Jaringan Kurikulum berfungsi sebagai regulator yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan sumber daya dari berbagai unsur, baik dari unsur-unsur Jaringan Kurikulum (Perguruan Tinggi, LPMP-PPPG, organisasi profesi, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, KKPS, MKKS/KKKS, MGMP, dan KKG) maupun dari unsur lainnya.

Penentuan ketua dilakukan melalui musyawarah anggota Jaringan Kurikulum. Sekretaris dan bendahara ditunjuk oleh ketua berdasarkan masukan dari anggota. Personil Jaringan Kurikulum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.


III. PEMBERDAYAAN JARINGAN KURIKULUM

Terbentuknya organisasi Jaringan Kurikulum merupakan langkah awal dari tugas dalam mengembangkan kurikulum dalam era otonomi pendidikan. Pemberdayaan Jaringan Kurikulum menyangkut peningkatan dalam hal-hal sebagai berikut ini.

a. Kewenangan pelaksanaan Tim Jaringan Kurikulum dalam menjalankan tugasnya. Bentuk pemberdayaannya adalah dikeluarkannya bentuk legitimasi dalam melakukan kegiatan organisasi. Karena itu, agar organisasi Jaringan Kurikulum ini ingin berkembang maka tertib organisasi dan administrasi mutlak harus dilakukan

b. Kemampuan dalam memberikan pelayanan teknis, konsultasi, pendampingan, dan fasilitasi dalam pengembangan kurikulum. Pelayanan-pelayanan itu diberikan dalam bentuk pelatihan, workshop, lokakarya, seminar, dan bentuk pembinaan lainnya.

c. Kemampuan memberdayakan satuan pendidikan dalam penyusunan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyempurnaan kurikulum pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan.

d. Kemampuan untuk membina kerja sama dengan Jaringan Kurikulum lain, baik vertikal maupun horisontal.

e. Pemilikan sumber informasi yang mutakhir agar penerapan kemampuan dalam melaksanakan kewenangan tersebut dapat dilakukan secara tepat dan efisien. Wujud pemberdayaannya adalah dengan cara memfasilitasi tim jaringan kurikulum untuk mampu mengakses informasi lebih luas dari pihak-pihak terkait untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Adapun strategi pemberdayaan Jaringan Kurikulum dapat dilakukan melalui hal-hal berikut ini.

a. Pemantapan komitmen

Pemantapan komitmen dapat dilakukan melalui pertukaran ide, pengalaman, dan informasi antaranggota Jaringan Kurikulum.

b. Peningkatan kemampuan anggota

Usaha peningkatan kemampuan anggota dilakukan melalui lokakarya, seminar, pelatihan, penataran, studi banding, penelitian dan pengembangan.

c. Koordinasi Jaringan Kurikulum

Koordinasi Jaringan Kurikulum dilakukan melalui pembagian tugas dan wewenang yang jelas, perencanaan kegiatan secara bersama, pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan kaji silang terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

Sedangkan koordinasi antarjaringan dilakukan melalui rapat atau pertemuan rutin/berkala pada tingkat pusat dan daerah.

d. Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dilakukan melalui laporan kegiatan, keberhasilan dan hambatan, serta kondisi keuangan secara berkala.


IV. PROGRAM KERJA DAN PENDANAAN

A. Program Kerja

Program kerja Tim Jaringan Kurikulum disusun berdasarkan peran dan tugas Jaringan Kurikulum. Program kerja itu antara lain meliputi komponen-komponen sebagai berikut ini.

1. Peningkatan kemampuan Tim Jaringan kurikulum

  • Mengadakan lokakarya, seminar, pelatihan, penataran, studi banding, dan penelitian, dan pengembangan.
  • Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang terkait.
  • Pertukaran ide, pengalaman, informasi antaranggota Tim Jaringan Kurikulum.
  • Penyediaan kepustakaan Tim Jaringan Kurikulum.

2. Pendampingan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

  • Mengkaji dokumen kebijakan nasional dan daerah.
  • Mengkaji karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah/sekolah
  • Mengadakan analisis SWOT terhadap kondisi sekolah
  • Perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar program muatan lokal
  • Pengembangan rambu-rambu implementasi kurikulum dan model-model pembelajaran.
  • Pengembangan evaluasi (instrumentasi) kurikulum tingkat satuan pendidikan.

3. Layanan Teknis dan Konsultasi

  • Menyediakan narasumber pelatihan/lokakarya/seminar tentang optimalisasi peran dan fungsi Jaringan Kurikulum.
  • Menyediakan narasumber Pelatihan/lokakarya/seminar tentang berbagai kebijakan-kebijakan kurikulum dan implementasinya.
  • Memberikan layanan konsultasi pelaksanaan (implementasi) Kurikulum.
  • Menyediakan narasumber untuk membantu mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Penyempurnaan Kurikulum

  • Mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan secara periodik.
  • Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan secara periodik.
  • Mengadakan penyempurnaan kurikulum tingkat satuan pendidikan.


B. Sumber Dana

Dana operasional untuk kegiatan-kegiatan Jaringan Kurikulum bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga lainnya, serta dana hasil jasa layanan teknis dan konsultasi.

C. Alokasi Dana

Dana Jaringan Kurikulum dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan:

penyusunan program kerja;

rapat koordinasi;

sosialisasi Jaringan Kurikulum dan kebijakan kurikulum;

pendampingan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan;

pengembangan model-model kurikulum, media, dan sumber belajar;

peningkatan kemampuan Tim Jaringan Kurikulum;

pencarian dan pertukaran informasi melalui media cetak dan elektronik;

administrasi dan kerumah tanggaan kantor;

studi banding; dan

penelitian dan pengembangan.


V. PENUTUP

Model Jaringan Kurikulum ini dapat dijadikan acuan dalam pembentukan dan pemberdayaan Jaringan Kurikulum pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Model ini diharapkan dapat membantu para pengelola dan pelaksana pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah/sekolah

Model ini dapat juga dijadikan acuan oleh Jaringan Kurikulum Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembentukan dan pemberdayaan jaringan kurikulum daerah dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

7 thoughts on “MODEL JARINGAN KURIKULUM

  1. kalau perlu kebutuhan sarana pendidikan : Buku-alat peraga-Lab-konveksi bapak bisa hub saya di 085248890646. salam kenal NISFUADY di Bjm.

  2. Assalamualaikum Wr. Wbr.
    Terima kasih atas kunjunganya. anda juga guru ya. sama saya juga guru pak. saya guru SMP Nurul Falah Kota Pekanbaru ngajar bidang komputer.
    kunjungan sering ya biar kita bisa bertukar informasi ok.
    .
    .
    @syaiful : wah kalau saya lebih banyak mintanya daripada memberi

  3. yang dilatih hanya guru, kepala sekolah dan Dinas serta pengawas pada gak dong masalah ini, ya gak sambung. kita lihat saja di bartim ada berapa sekolah yg telah membuat KTSP dan melaksanakannya dengan benar?

  4. Jangan terlalu serius mengartikan KTSP,kegiatan trsebut hanya bersifat penyelamatan dana saja,yang penting dana turun.
    Pelaksanaannya lepas dari panduan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s